Bantuanguru.com - Pemerintah mendukung pemerataan ASN diberbagai daerah di Indonesia, hingga optimalisasi kesejahteraan tenaga guru honorer di tahun depan.
Pendataan sejumlah honorer atau tenaga non ASN saat ini tengah dilakukan pemerintah.
Pendataan tersebut akan dijadikan sebagai landasan guna menentukan kebijakan status tenaga guru honorer atau tenaga non ASN di tahun 2023 mendatang.
Hal ini disampaikan Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disela-sela konferensi pers Markplus Conference, di Jakarta pada kamis 8 Desember 2022 sebagaimana dikutip BeritaSoloRaya.com melalui laman antaranews.com.
Ia menyebutkan saat ini pemerintah masih melakukan pendataan terkait jumlah guru honorer atau tenaga non ASN di daerah.
Pendataan ini, sesuai dengan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menpan Rb juga menegaskan di tahun 2023 pemerintah menyiapkan tiga opsi bagi guru honorer dan tenaga non ASN untuk menuntaskan permasalahan tenaga honorer.
Tiga opsi tersebut, mulai dari pengangkatan PPPK di tingkat ASN, hingga pengangkatan menjadi ASN secara bertahap.
“Kami sedang lakukan pendataan ulang, kita beresin, nanti kita lihat opsi-opsinya.” Ungkap Menpan RB.
“Saya sering sampaikan opsinya ada tiga, satu opsinya kita angkat semua mereka menjadi PPPK atau menjadi ASN. Atau yang kedua, kita berhentikan semua karena kita anggap sebagian rekrutmennya kurang bagus. Atau yang ketiga, kita angkat secara bertahap sesuai dengan skala prioritas.” Tutur Menpan RB Abdullah Azwar Anas.
Adapun hasil pengolahan data tersebut, akan dibahas oleh lintas Kementerian, DPR RI untuk kemudian dilaporkan kepada Presiden RI.
Menpan RB mengharapkan dengan adanya optimalisasi ini Kepemerintahan atau reformasi birokrasi dapat berkembang menjadi reformasi birokrasi berkelas dunia dan mendukung kesejahteraan ekonomi yang merata.
Itulah info terkait nasib tenaga non ASN atau honorer dari Menpan RB terkait penyelesaian masalah yang sedang gencar dicarikan solusinya untuk di tahun 2023.***